Tiap Tahun, sekitar 22.400 Lulusan SD di Depok Belum Bisa Membaca Al-Quran
Oleh Syahruddin El Fikri
SAJADA.ID, DEPOK – Pada acara Halal Bihalal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Depok pertengahan April 2026 lalu, Wali Kota Depok Supian Suri menyampaikan pernyataan yang membuat miris. Bukan soal kemacetan atau banjir, tapi soal buta aksara Al-Quran.
Wali Kota Depok menyampaikan, setidaknya di Kota Depok, hanya 30 persen siswa Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang bisa membaca Al-Quran. Selebihnya atau setara 70 persen, tidak atau belum bisa membaca Al-Quran.
Bagaimana daerah lain? Entahlah, bisa sama atau bahkan lebih parah lagi. Tetapi, merujuk pada pernyataaan pihak Kementerian Agama RI beberapa tahun silam, secara umum, hanya kisaran puluhan persen umat Islam yang bisa membaca Al-Quran. Bayangkan, puluhan persen.
Rakyat Indonesia saat ini berjumlah sekitar 280 juta jiwa. Dan sebanyak 88 persen adalah umat Islam. Artinya, jumlah umat Islam di Indonesia mencapai 250 juta jiwa.
Jika merujuk pada pernyataan Kemenag yang hanya puluhan persen (anggaplah 20 persen), yang bisa membaca Al-Quran, berarti setara dengan 50 juta. Artinya, ada 200 juta jiwa tidak bisa atau tidak lancar membaca Al-Quran. Sebuah angka yang sangat memprihatinkan.
Apakah mereka kekurangan Al-Quran sebagai sumber bacaan? Tidak juga. Setiap tahun ada ratusan ribu Al-Quran hingga jutaan eksemplar tercetak. Bahkan, banyak lembaga fundraising yang mengampanyekan program wakaf Al-Quran.
Apakah mereka kekurangan guru ngaji? Mungkin ini salah satunya. Dapat dibayangkan, berapa banyak kebutuhan guru mengaji yang diperlukan untuk mengajari mereka membaca Al-Quran.
Lembaga pendidikan Al-Quran (TPQ/TPA) minim? Bisa juga, walaupun sudah ada. Mungkin ini menjadi tantangan bagi ulama dan khususnya juga Badan Komunikasi Pemuda dan Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) serta Jam’iyyatul Qurra wal Huffazh (JQH), untuk menggiatkan program mengaji ini.
Kembali ke Depok. Kota Depok dikenal sangat religius. Walau beberapa tahun silam mendapat sebutan sebagai Kota Intoleran (data Setara Institute). Belum lama ini, sebutan itu telah sirna. Namun demikian, tantangan besar justru sangat kasat mata dan lebih berat dari itu, yakni buta aksara Al-Quran.
Saat ini di Kota Depok, jumlah penduduknya menurut Badan Pusat Statistik (BPS) sebanyak 2.024.188 jiwa. Dan sekitar 93,8 persen beragama Islam atau 1.880.000 jiwa. Jumlah masjid dan mushola di Depok, menurut data Kemenag Depok (2024) sebanyak 1.314 unit.
Adapun jumlah Lembaga Pendidikan Islam (2025), sebagai berikut: MI (146), MTs/N (77), MA (34). Sementara untuk lembaga pendidikan secara umum cukup merata walau bisa dibilang masih kurang. Jumlah SD (Negeri/Swasta) (454 unit), SMP (N/S) (274 unit), SMA (N/S) (65 unit).
Khusus SD/MI, jumlah siswa diperkirakan mencapai 160-180 ribu orang. Dan khusus untuk siswa kelas 6 berjumlah sekitar 32-40 ribu orang. Jika mengacu, pada angka lulusan setiap tahun yakni 32 ribu, berarti hanya 9,6 ribu siswa yang bisa membaca Al-Quran dan sisanya, yakni 22,4 ribu siswa tidak (belum) bisa membaca Al-Quran.
“Target kita jelas, anak-anak Depok harus sudah bisa membaca Al-Qur’an saat lulus SD,” ujar Supian Suri, Wali Kota Depok.
Jika digeneralisasi, jumlah siswa SD/MI se-Kota Depok sebanyak 180 ribu jiwa, dan 30 persen bisa membaca Al-Quran, itu setara dengan 48-54 ribu siswa. Sementara yang belum bisa membaca Al-Quran sebanyak 70 persen setara dengan 112-124 ribu siswa yang tidak (belum) bisa membaca Al-Quran. Wow.
Ini baru bicara bisa membaca Al-Quran dan huruf hijaiyah. Jika dikalkulasi lagi antara yang fasih dan benar sesuai makhraj atau tajwid, tentu akan semakin kecil lagi.
Guru Mengaji
Kondisi ini menjadi tantangan besar bagi Pemerintah Kota Depok untuk menyelesaikan persoalan krusial ini. Salah satunya adalah kebutuhan guru mengaji. Lalu berapa jumlah yang dibutuhkan untuk hal ini?
Bila merujuk pada data yang ada, yakni untuk siswa kelas 6 saja yang tidak bisa mengaji (22,4 ribu-28 ribu orang), dengan asumsi satu guru mengajar ngaji sebanyak 20 siswa, maka diperlukan sejumlah 1120-1400 guru mengaji. Dan bila mengajari seluruh siswa kelas 6 (32 ribu-40 ribu orang), berarti kebutuhan guru sebanyak 2.000 orang (1 guru untuk 20 siswa).
Lalu berapa banyak kebutuhan guru mengaji untuk seluruh siswa SD/MI se-Kota Depok? Setidaknya kebutuhan guru mengaji sejumlah 8000-9000 orang. Berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk menggaji mereka setiap bulan?
Asumsi saja, satu guru mengaji mendapat gaji Rp. 1 juta, berarti setiap bulan Pemkot Depok harus mengeluarkan dana sekira Rp. 8-9 miliar per bulan atau sekitar Rp. 96 miiar hingga Rp. 108 miiar per tahun.
Adapun bila hanya untuk menggaji guru yang mengajari siswa kelas 6 SD/MI saja, setidaknya biaya yang diperlukan setiap bulan sebesar Rp. 1.120 miliar hingga Rp. 1,4 miliar, atau setara Rp. 13,440 miliar hingga rp. 16,8 miliar per tahun.
Angka ini baru untuk mengajari siswa SD/MI per tahun. Bagaimana dengan siswa SMP dan SMA atau siswa Madrasah Tsanawiyah dan Aliyah? Bagaimana dengan mahasiswa dan orang yang dewasa lainnya? Angkanya akan lebih fantastis lagi.
Tugas Bersama
Inilah tantangan yang dihadapi Pemkot Depok selain persoalan kemacetan di Sawangan dan Citayam serta banjir di Kota Depok. Namun, ini bukan tugas Pemkot semata, tetapi juga tugas Kementerian Agama, tugas MUI, tugas ormas Islam (NU, Muhammadiyah, dan lainnya) yang ada di Kota Depok.
Gerakan mengaji perlu terus digalakkan. Dalam dua tahun terakhir, penulis terlibat langsung dalam kegiatan Gerakan Wartawan Mengaji. Melalui organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Depok, kegiatan ini berlangsung setiap Ramadhan.
Penulis akui, program itu belum cukup. Dengan kesibukan yang luar biasa, hanya sejumlah wartawan yang bisa aktif. Namun demikian, ini bagian dari syiar dalam upaya memberantas buta aksara Al-Quran yang dialami umat Islam, khususnya di Depok.
Kementerian Agama Republik Indonesia menilai bahwa literasi Al-Qur’an merupakan fondasi dasar pembentukan karakter generasi Muslim. Kemampuan membaca Al-Qur’an adalah dasar penting bagi generasi Muslim. Ini menjadi tanggung jawab bersama.
Karena itu, kolaborasi lintas sektor menjadi keharusan. Di antaranya melibatkan: Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, BKPRMI, Dewan Masjid Indonesia (DMI), Jam’iyyatul Qurra wal Huffazh (JQH), dan juga ormas lainnya, serta peranan majelis taklim sangat penting mendorong pemberantasan buta aksara Al-Quran ini.
Semoga, setahun ke depan, kegiatan atau gerakan ini bisa menginspirasi hingga mampu 4-5 tahun selanjutnya, Kota Depok terbebas dari buta aksara Al-Quran. Aamiin.
(Wartawan sajada.id, Anggota PWI Kota Depok, Pengurus LTN NU Depok, Pengasuh Majelis Taklim Rumah Berkah)
Komentar