SAJADA.ID–Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran bukan sekadar konflik dua negara. Ia adalah bara geopolitik yang berpotensi memicu krisis global—mulai dari lonjakan harga energi, instabilitas ekonomi, hingga perang narasi yang menembus batas-batas negara.
Indonesia, suka atau tidak, berada dalam pusaran dampaknya. Maka, harus ada upaya konkret dalam menyelesaikan persoalan ini dan terlibat aktif memberikan solusi agar pertikaian segera berakhir.
Dalam situasi seperti ini, pertanyaan yang muncul bukan hanya apa yang harus dilakukan negara. Tetapi juga siapa yang menjaga masyarakat tetap tenang, rasional, dan tidak terpecah oleh arus informasi global yang kian liar.
Di sinilah pentingnya sinkronisasi antara pemerintahan Prabowo Subianto dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Ini bukan sekadar jargon politik, melainkan kebutuhan kebangsaan yang mendesak.
Gejolak Global dan Ancaman Stabilitas Dalam Negeri
Sejarah menunjukkan bahwa krisis internasional kerap menjalar menjadi krisis domestik ketika negara gagal mengelola persepsi publik. Ketika harga energi melonjak dan tekanan ekonomi meningkat, yang dibutuhkan bukan hanya kebijakan fiskal, tetapi juga stabilitas sosial.
Dalam konteks ini, PBNU dengan jaringan kulturalnya yang mengakar hingga ke desa-desa, menjadi benteng pertama agar kegelisahan masyarakat tidak berubah menjadi kegaduhan sosial.
Perang Modern: Pertarungan Persepsi dan Narasi
Konflik AS–Iran tidak hanya terjadi di medan militer, tetapi juga di ruang digital. Propaganda, disinformasi, dan polarisasi opini menjadi senjata yang sama berbahayanya.
Tanpa pendampingan narasi keagamaan yang moderat dan mencerahkan, masyarakat mudah terseret pada ekstremitas: membenci tanpa memahami, atau mendukung tanpa pijakan.
Di titik inilah peran PBNU menjadi sangat strategis—sebagai penjernih, penjaga keseimbangan, dan penguat nilai tawassuth (moderasi) agar umat tidak terseret arus global yang destruktif.
Indonesia Harus Naik Kelas di Panggung Geopolitik
Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki modal moral untuk tampil sebagai penyeru perdamaian global.
Namun diplomasi negara akan terasa timpang tanpa dukungan otoritas kultural. Sinergi antara pemerintah dan PBNU dapat mengangkat posisi Indonesia dari sekadar pengamat menjadi aktor moral yang diperhitungkan dalam percaturan global.
Krisis Ekonomi dan Pentingnya Solidaritas Sosial
Dampak konflik global tidak berhenti pada wacana geopolitik. Lonjakan harga minyak dan gangguan rantai pasok global nyata dirasakan di dapur rakyat.
Di sinilah kebijakan negara harus bersenyawa dengan gerakan sosial berbasis umat—pesantren, masjid, dan komunitas akar rumput.
PBNU memiliki satu kekuatan yang tidak dimiliki negara secara langsung: kepercayaan publik. Dan dalam situasi krisis, kepercayaan adalah mata uang paling mahal.
Negara dan Ulama Harus Berjalan Seiring
Di tengah dunia yang kian tidak pasti, Indonesia tidak cukup hanya kuat secara politik dan ekonomi. Ia harus kokoh secara sosial dan kultural.
Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran adalah alarm keras bahwa dunia sedang tidak baik-baik saja. Dalam kondisi seperti ini, perpecahan di dalam negeri adalah kemewahan yang tidak boleh dimiliki.
Sinkronisasi antara pemerintahan Prabowo Subianto dan PBNU bukan lagi sekadar pilihan politik, melainkan strategi bertahan hidup sebagai bangsa.
Agar Indonesia tidak hanya selamat dari badai geopolitik, tetapi juga tetap bermartabat di tengahnya.
Bey Arifin
Pengurus IKAPETE Jombang
Komentar