Banser Siapkan Aksi Blokade Trans Mart Bandung Terkait Kontroversi Tayangan Trans7
sajada.id/, BANDUNG— Satuan Koordinasi Wilayah (Satkorwil) Barisan Ansor Serbaguna (Banser) Jawa Barat mengeluarkan seruan aksi yang meminta seluruh kader dan simpatisan turun ke jalan untuk memblokade area Trans Mart, Jalan Gatot Subroto, Kota Bandung, pada 17 Oktober 2025.
Aksi tersebut merupakan respons terhadap tayangan program Xpose Uncensored di Trans7 yang dinilai telah menyinggung martabat Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, beserta para kiai pengasuhnya. Seruan tersebut ditandatangani oleh H. Yudi Nurcahyadi, S.H., selaku Kasatkorwil Banser Jawa Barat.
Dalam rilis resmi yang beredar, Banser menyerukan: “Marwah kiai diinjak-injak, maka kita saatnya melawan. 17 Oktober 2025 adalah momentum untuk menunjukkan solidaritas kaum santri. Satu komando, satu barisan, lawan kelompok anti pesantren.”
Sebagaimana diketahui, segmen yang memicu kemarahan publik itu disiarkan pada 13 Oktober 2025 melalui program Xpose Uncensored Trans7. Banyak pihak menilai narasi dan judul episode tersebut memframing kehidupan pesantren secara negatif dan merendahkan.
Potongan tayangan itu kemudian viral di media sosial dan memicu gelombang kecaman. Tagar #BoikotTrans7 sempat menjadi tren, disertai desakan agar pihak stasiun televisi menyampaikan permintaan maaf.
Menanggapi hal itu, pihak Trans7 telah mengunggah pernyataan resmi yang berisi permintaan maaf serta pengakuan adanya keteledoran dalam proses penyiaran program tersebut.
Manajemen Trans7 dalam pernyataan publiknya mengakui adanya kesalahan redaksional. Pihaknya juga menyampaikan permintaan maaf terbuka kepada Pondok Pesantren Lirboyo, para pengasuh, serta masyarakat yang merasa tersinggung.
Trans7 berjanji akan melakukan evaluasi internal dan memperketat proses produksi agar kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari.
Atas narasi tersebut, berbagai organisasi keagamaan dan sosial turut bersuara. GP Ansor dan LBH Ansor menyatakan akan menempuh langkah hukum dan menuntut klarifikasi resmi dari pihak Trans7.
Beberapa pengurus juga meminta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran etika penyiaran. KPI menyebut akan memproses laporan tersebut sesuai mekanisme pemeriksaan yang berlaku.
Serangkaian pernyataan ini menunjukkan bahwa persoalan tersebut berpotensi berlanjut ke jalur administratif maupun hukum.
Kasus ini kembali memunculkan perdebatan tentang etika jurnalistik dan tanggung jawab media dalam memberitakan lembaga keagamaan yang memiliki nilai sosial dan kultural tinggi.
Sejumlah tokoh dari MUI, pesantren, serta komunitas akademisi mengingatkan pentingnya prinsip cover both sides, verifikasi, dan penghormatan terhadap tradisi keagamaan dalam setiap narasi media massa.
Menjelang aksi yang direncanakan, sejumlah pimpinan organisasi Islam mengimbau agar seluruh bentuk protes dilakukan secara damai, tertib, dan konstitusional.
GP Ansor menegaskan bahwa langkah yang ditempuh Banser tetap berlandaskan jalur hukum dan etika sosial. Karena aksi blokade bersinggungan dengan ruang publik dan aktivitas usaha, aparat keamanan setempat diharapkan melakukan koordinasi untuk menjamin ketertiban.
Pihak kepolisian dan Pemerintah Kota Bandung diperkirakan akan mengatur alur lalu lintas serta perizinan aksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(Syahruddinsajada.id/)
