News
Beranda » Berita » Ketua Komisi V DPRD Jabar: Kredibilitas Wartawan Kunci Menjaga Kepercayaan Publik

Ketua Komisi V DPRD Jabar: Kredibilitas Wartawan Kunci Menjaga Kepercayaan Publik

SAJADA.ID, BANDUNG — Di tengah derasnya arus informasi dan menjamurnya berbagai platform digital, kehadiran wartawan yang kompeten, berintegritas, dan menjunjung tinggi etika jurnalistik menjadi semakin penting. Kepercayaan publik terhadap media tidak dibangun semata-mata oleh kecepatan menyampaikan berita, melainkan oleh kemampuan menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan berpihak pada kebenaran.

Karena itu, peningkatan kompetensi wartawan melalui Uji Kompetensi Wartawan (UKW) dinilai menjadi salah satu ikhtiar penting untuk menjaga kualitas pers sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap media.

Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Yomanius Untung, saat menghadiri pembukaan UKW Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Barat Angkatan 74, 75, dan 76 di GOR Wartawan Bandung, Rabu (24/6/2026).

UKW PWI Jabar Resmi Dibuka, Gubernur Jawa Barat Harapkan Kualitas Wartawan Meningkat

Menurut Yomanius, kredibilitas seorang wartawan merupakan fondasi utama lahirnya karya jurnalistik yang berkualitas dan bertanggung jawab.”Kredibilitas wartawan itu mutlak untuk menentukan hasil karya jurnalistik yang berkualitas,” ujarnya.

Ia menilai UKW bukan sekadar agenda rutin organisasi profesi, melainkan instrumen penting untuk memastikan setiap produk jurnalistik disusun berdasarkan fakta, verifikasi, serta memenuhi standar etika profesi yang berlaku.

Di era digital saat ini, kata dia, tantangan dunia jurnalistik semakin kompleks. Selain dituntut cepat menyajikan informasi, wartawan juga harus mampu menjaga akurasi dan independensi di tengah berbagai tekanan yang muncul dari berbagai pihak.

Yomanius menyoroti persoalan independensi media yang menurutnya masih menjadi tantangan tersendiri. Ia mengingatkan agar media tetap menjaga jarak profesional dengan berbagai kepentingan, termasuk ketika menjalin kerja sama dengan institusi pemerintah.

CR7 dan Messi: Makin Tua Makin Gahar

Menurutnya, hubungan yang terlalu bergantung pada kontrak kerja sama berpotensi memengaruhi kebebasan media dalam menjalankan fungsi kontrol sosial.

“Jika media berkontrak dengan Pemda, maka independensinya terganggu. Beritanya tidak lagi mengkritisi karena takut diganggu kontraknya,” ungkapnya.

Selain kompetensi dan independensi, Yomanius juga menekankan pentingnya kesejahteraan wartawan. Menurutnya, perusahaan media memiliki tanggung jawab untuk memastikan para jurnalis memperoleh hak-haknya secara layak sehingga dapat bekerja secara profesional.

Makin Profesional, Wawali Dukung Program Keumatan Lazisnu Depok

Ia meyakini wartawan yang sejahtera akan lebih fokus menjalankan tugas jurnalistik, menjaga integritas, serta tidak mudah terpengaruh oleh kepentingan-kepentingan yang dapat mencederai profesinya.

“Setiap wartawan bertanggung jawab atas hasil karya jurnalistiknya. Ini bagian dari akuntabilitas seorang wartawan yang kompeten dan berintegritas,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Yomanius juga mengingatkan agar insan pers tidak terjebak pada praktik trial by the press atau penghakiman melalui opini publik yang belum tentu didukung fakta dan proses hukum yang memadai.

Menurutnya, media memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kualitas ruang publik. Karena itu, penyebaran informasi yang tidak terverifikasi, termasuk hoaks dan disinformasi, harus menjadi perhatian serius seluruh insan pers.”

Perkuat Peran Perempuan Hadapi Krisis Iklim, Duo Mahasiswi Universitas Pertamina Raih Juara Nasional

“Jangan sampai media justru menjadi sarana penyebaran informasi yang belum jelas kebenarannya. Kepercayaan publik sangat mahal dan harus dijaga bersama,” tegasnya.

Lebih lanjut, Yomanius menyoroti maraknya oknum yang mengaku sebagai wartawan namun tidak menjalankan profesi jurnalistik sesuai kode etik. Ia menyebut praktik semacam itu kerap meresahkan masyarakat maupun aparatur pemerintah di tingkat desa.

Menurutnya, tidak sedikit oknum yang mengatasnamakan profesi wartawan untuk mencari keuntungan pribadi dengan mendatangi kantor desa maupun sekolah-sekolah dan meminta sejumlah uang.

Bukan Seberapa Tinggi Kita Berada, tapi Seberapa Kuat Kita Bangkit Setelah Jatuh

Jaga Nama Baik

Fenomena tersebut, kata dia, tidak hanya merugikan pemerintah desa, tetapi juga mencoreng nama baik profesi wartawan yang selama ini bekerja secara profesional dan menjunjung tinggi kode etik jurnalistik.

“Mereka bergerombol setiap hari ke desa-desa yang jumlahnya ratusan. Ini sangat mengganggu pemerintah desa. PWI harus menertibkan oknum wartawan yang meresahkan,” tegasnya.

Yomanius berharap pelaksanaan UKW dapat melahirkan wartawan-wartawan yang semakin profesional, berintegritas, serta mampu menjalankan fungsi pers sebagai penyampai informasi, sarana edukasi, kontrol sosial, sekaligus penjaga kepentingan publik.

Haflah Akhirussanah PKBM Terpadu An-Nur: Meneguhkan Fitrah, Menyongsong Era Digital

Baginya, pers yang kuat bukan hanya ditopang oleh teknologi dan modal, melainkan oleh insan-insan jurnalistik yang menjadikan kebenaran, independensi, dan tanggung jawab sebagai landasan utama dalam menjalankan profesinya.

(Syahruddin/sajada.id)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *