SAJADA.ID, DEPOK — Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Depok mendorong adanya keterbukaan informasi terkait penggunaan anggaran komunikasi dan informasi untuk media massa di lingkungan Pemerintah Kota Depok.
Hal tersebut mengemuka dalam kegiatan silaturahim antara jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Depok dengan pengurus dan anggota PWI Kota Depok, Selasa (14/7/2026). Hadir pada lertemuan tersebut sejumlah pengurus PWI Kota Depok yang berasal dari berbagai media massa.
Dalam dialog tersebut, sejumlah wartawan mempertanyakan penggunaan anggaran komunikasi dan informasi untuk media massa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2026 yang mencapai sekitar Rp903 juta.
Menurut sejumlah insan pers, penggunaan anggaran Diskominfo Kota Depok belum sepenuhnya terbuka dan transparan. Sehingga hal itu memunculkan dugaan adanya ketimpangan serta pendistribusian kerja sama media. Termasuk juga soal penayangan rilis dan advertorial yang diduga hanya untuk media tertentu.
Ketua PWI Kota Depok, Rusdy Nurdiansyah, berharap Diskominfo dapat meningkatkan keterbukaan informasi, terutama terkait alokasi dan penggunaan anggaran untuk media massa.
Menurutnya, minimnya informasi ini dapat memunculkan berbagai persepsi di tengah insan pers.
“Munculnya dugaan itu karena minimnya informasi keterbukaan. Akibatnya, banyak media menduga Diskominfo pilih kasih dalam pendistribusian kerja sama media,” ujar Rusdy.
Ia berharap ke depan terdapat mekanisme yang lebih terbuka dan komunikatif sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman di kalangan media.
Profesional dan Kreativitas
Menanggapi hal tersebut, Kepala Diskominfo Kota Depok, Manto, membantah adanya perlakuan istimewa terhadap media tertentu.
“Itu tidak benar. Kami memberikan rilis berdasarkan profesionalisme dan kreativitas media di lapangan,” ujar Manto. Hadir juga dalam kesempatan ini sejumlah pejabat Diskominfo Kota Depok.
Manto tidak membantah besaran anggaran komunikasi dan informasi untuk media massa yang mencapai Rp903 juta. Namun, menurutnya, dana yang dapat digunakan secara efektif berkisar Rp600 juta.
“Hingga pertengahan Juli 2026, realisasi anggaran sudah mencapai sekitar Rp400 juta. Sisanya sekitar Rp200 juta lagi hingga Desember 2026,” katanya.
Ia menambahkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan sejumlah pihak, termasuk DPRD Kota Depok, terkait kemungkinan penambahan anggaran komunikasi dan informasi.”Sehingga distribusi rilis dan advertorial kepada media dapat semakin bertambah,” ujarnya.
Sementara itu, anggota PWI Kota Depok, Wismo, meminta adanya penjelasan yang lebih rinci mengenai mekanisme distribusi kerja sama media agar tercipta rasa keadilan bagi seluruh media massa.
“Kami berharap ada kejelasan dan keterbukaan sehingga keberimbangan informasi dan kehidupan media massa di Kota Depok dapat berjalan lebih baik,” katanya.
Silaturahim tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara Pemerintah Kota Depok dan insan pers. Selain itu juga dapat mendorong tata kelola anggaran komunikasi publik yang lebih transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
(Syahruddin/sajada.id)
Komentar