SAJADA.ID, JAKARTA — Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI mendukung langkah tegas Pemerintah Arab Saudi memberantas praktik makelar ilegal dalam pengadaan layanan haji. Upaya ini menjadi bagian dari pembenahan penyelenggaraan haji 2027.
Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, kebijakan Arab Saudi tersebut sejalan dengan komitmen pemerintah Indonesia membersihkan penyelenggaraan haji dari praktik percaloan.
Menurutnya, langkah Kerajaan Arab Saudi melalui surat edaran Kementerian Haji dan Umrah menjadi momentum penting untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengadaan layanan haji.
“Kami menyambut baik surat edaran yang disampaikan oleh Kerajaan Arab Saudi melalui Kementerian Haji dan Umrah terkait sikap tegas pemerintah Kerajaan Arab Saudi untuk memantau dan melarang keras praktik-praktik makelar atau percaluan dalam proses pengadaan pelayanan haji di Arab Saudi,” ujar Dahnil di Jakarta, Jumat (6/11/2026) sebagaimana dikutip dari laman Kemenhaj.go.id
Dahnil menegaskan, langkah tersebut juga merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto agar pengadaan layanan haji, baik di Arab Saudi maupun Indonesia, terbebas dari praktik perantara ilegal.
Dalam surat edaran tersebut, Pemerintah Arab Saudi menekankan pentingnya menjaga integritas dan keabsahan kontrak dengan perusahaan penyedia layanan haji.
Praktik pemaksaan penggunaan perantara, pemberian hadiah berupa barang, hingga komisi finansial dengan dalih pemasaran menjadi perhatian serius. Praktik tersebut berpotensi meningkatkan biaya layanan tanpa disertai peningkatan kualitas bagi jemaah.Karena itu, seluruh tahapan pengadaan dan penandatanganan kontrak harus mengikuti ketentuan yang berlaku.
“Kami bersama Pemerintah Kerajaan Arab Saudi tentu akan bekerja sama untuk memastikan semua proses pengadaan perhajian, terutama yang akan berlangsung di sana dan kemudian juga di Indonesia, dapat berjalan dengan cara-cara yang bersih,” tegasnya.
Siapkan Pengadaan Haji 2027
Sebagai bentuk keseriusan memberantas praktik ilegal, Kemenhaj telah menginisiasi gerakan Bongkar Mafia Haji dan Umrah.
Dahnil menyebut persiapan pengadaan layanan haji 2027 di Arab Saudi segera dimulai. Kemenhaj akan mengirimkan tim pengadaan untuk berkoordinasi dengan berbagai penyedia layanan atau provider haji.
Ia juga mengajak masyarakat ikut mengawasi proses pengadaan tersebut. Masyarakat diminta melaporkan apabila menemukan indikasi kecurangan, praktik makelar, maupun percaloan.
“Kami berharap ada partisipasi publik untuk turut mengawasi proses-proses persiapan pengadaan di sana dan melaporkan apabila ditemukan kecurangan, praktik makelar, praktik percaluan, dan sebagainya,” ungkapnya.
Pemerintah Arab Saudi juga menegaskan akan memberikan sanksi tegas kepada pihak yang melanggar, termasuk mereka yang bekerja sama dengan pelanggar atau berupaya menutupi praktik ilegal tersebut.
Sejalan dengan kebijakan itu, Kemenhaj akan memperkuat pengawasan terhadap seluruh jajaran yang terlibat dalam pengadaan layanan haji. Integritas dan kewenangan petugas menjadi perhatian agar tidak disalahgunakan.
Melalui kerja sama kedua negara, pemerintah berharap penyelenggaraan haji 2027 semakin bersih dan transparan. Dana yang dibayarkan jemaah harus benar-benar kembali dalam bentuk pelayanan yang layak, aman, dan berkualitas.
(Syahruddin/sajada.id)
Komentar