News
Beranda » Berita » Muhaimin Iskandar Dorong Pesantren Bangun Ekosistem Ekonomi yang Kuat

Muhaimin Iskandar Dorong Pesantren Bangun Ekosistem Ekonomi yang Kuat

DEPOK – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar menegaskan, keberhasilan pemberdayaan ekonomi pesantren tidak cukup mengandalkan sumber daya manusia yang baik dan kompeten. Diperlukan sistem dan ekosistem yang kuat agar amanah dapat dijalankan secara optimal dan berkelanjutan.

Pesan tersebut disampaikan Muhaimin dalam Simposium Nasional Pemberdayaan Ekosistem Sosial-Ekonomi Pesantren di Auditorium Fakultas Psikologi Universitas Indonesia (UI), Depok, Selasa (17/11/2026).

Menurut Muhaimin, banyak orang baik, pintar, dan cerdas justru gagal menjalankan amanah karena tidak didukung sistem dan ekosistem yang memadai. Karena itu, pesantren perlu mengambil peran strategis dalam membangun ekosistem yang mampu melahirkan sumber daya manusia berkualitas sekaligus tata kelola yang baik.

ISNU, Kemenko PM, dan UI Dorong Pemberdayaan Ekonomi Pesantren Melalui Simposium Nasional

Ia mencontohkan pengalaman Program Kredit Usaha Tani (KUT). Sejumlah pejabat, bahkan kiai, terseret kasus hukum karena kegagalan dalam menjalankan amanah program tersebut.

“Karena itu, perlunya orang baik melahirkan ekosistem yang baik agar semuanya berjalan baik dan sistematis,” ujarnya.

Muhaimin juga menyoroti pentingnya pembenahan kepemilikan dan tata kelola koperasi yang dibentuk pesantren. Menurutnya, aspek kepemilikan (ownership) harus diperjelas agar koperasi tidak mudah mengalami kerusakan organisasi hingga akhirnya bubar.

Ia menyambut baik Deklarasi Komitmen Bersama Pemberdayaan Ekonomi Pesantren. Muhaimin mengaku gembira atas komitmen berbagai pihak untuk mendorong kemajuan ekonomi dan pemberdayaan pesantren.

ISNU, UI, dan Pemerintah Deklarasikan Gerakan Pemberdayaan Ekonomi Pesantren Berbasis Koperasi

Menurutnya, pesantren memiliki posisi strategis dalam melahirkan orang-orang berkualitas sekaligus membangun ekosistem sosial-ekonomi yang sehat. Terlebih, saat ini Kementerian Agama telah memiliki Direktorat Jenderal Pesantren.

Simposium nasional tersebut diselenggarakan melalui kolaborasi Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU), Kementerian Agama, Universitas Indonesia, dan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat. (Syahruddin/sajada.id)

Dosen UID Angkat Isu Kesetaraan Gender dalam Tata Kelola Jaminan Produk Halal di Forum Internasional

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *