SAJADA.ID, MALANG– Keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) di Indonesia menjadi perhatian dua dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Depok (UID). Persoalan tersebut mereka kaji melalui pendekatan hukum feminis dan prinsip kesetaraan dalam Islam pada konferensi internasional di Malang, 6–8 November 2026.
Kedua dosen tersebut, Dr. H. Chairul Lutfi, S.H.I., S.H., M.H., C.Med. dan Hj. Bintan Dzumirroh Ariny, S.H.I., S.H., M.H., mempresentasikan hasil penelitian dalam The 1st International Women’s Conference & Fatimah Al-Fihriyah Award 2026.
Konferensi yang mengusung tema Women’s Faith, Knowledge, Leadership, and Global Transformation tersebut berlangsung di lingkungan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Jawa Timur.
Dalam forum itu, keduanya mempresentasikan makalah berjudul Women’s Representation in Indonesia’s Halal Product Assurance Governance: Integrating Feminist Legal Theory and Al-Musawah.
Penelitian tersebut mengkaji keterwakilan perempuan dalam struktur kelembagaan, proses pengambilan keputusan, serta perumusan kebijakan penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia.
Selama ini, pembahasan industri halal lebih banyak berfokus pada sertifikasi, kepatuhan syariah, dan pengembangan ekonomi. Padahal, aspek keadilan gender dan kesempatan perempuan berpartisipasi dalam tata kelola kelembagaan juga menjadi bagian penting.
Melalui pendekatan Feminist Legal Theory, penelitian ini menelaah pengaruh struktur hukum dan kelembagaan terhadap kesempatan perempuan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan.
Sementara itu, prinsip al-musawah atau kesetaraan dalam Islam menjadi landasan untuk melihat pentingnya keadilan, penghormatan terhadap kapasitas manusia, serta kesempatan berkontribusi berdasarkan kompetensi.
Kajian tersebut juga menghubungkan penyelenggaraan JPH dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal beserta peraturan pelaksanaannya.
Dengan demikian, tata kelola halal tidak hanya menyangkut kepatuhan produk terhadap ketentuan syariah. Transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan keadilan dalam kelembagaan juga perlu mendapat perhatian.
Refresentasi Perempuan
Dr. H. Chairul Lutfi, yang menjabat Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UID, menilai representasi perempuan dalam tata kelola halal relevan dengan perkembangan hukum Islam kontemporer.
Menurutnya, penguatan kelembagaan jaminan produk halal perlu memperhatikan keadilan substantif, termasuk kesempatan setara bagi perempuan untuk berkontribusi sesuai kompetensi dan profesionalitasnya.
Sementara itu, Hj. Bintan Dzumirroh Ariny, dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UID, mengangkat perspektif hubungan antara tata kelola halal, pengembangan ekonomi syariah, dan partisipasi perempuan.
Keterlibatan kedua akademisi tersebut sekaligus memperluas ruang kajian hukum Islam dalam menjawab persoalan kontemporer, mulai dari kesetaraan gender hingga kebijakan publik dan tata kelola ekonomi syariah.
Partisipasi dalam konferensi internasional ini juga menjadi bagian dari pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya penelitian dan pengembangan keilmuan.
Keduanya menyampaikan apresiasi kepada Rektor UID beserta jajaran pimpinan universitas dan Fakultas Syariah atas dukungan terhadap pengembangan kompetensi akademik dan perluasan jejaring penelitian.
Melalui forum tersebut, Fakultas Syariah UID berharap semakin banyak hasil penelitian dosen yang dipublikasikan dan memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum serta tata kelola ekonomi syariah yang berkeadilan.
(Pusdatin UID/sajada.id)






Komentar