---

BIDANG PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN EKONOMI

1. Untuk menghindari potensi konflik di masa mendatang, diharapakan kepada pemerintah Aceh supaya dapat lebih serius lagi dalam meningkatkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat Aceh, dan mewujudkan pembangunan Aceh yang mengedepankan azas keadilan dalam semua sektor dan wilayah secara berimbang.

2. Untuk mempercepat kinerja aparatur pelaksana pembangunan, PB HUDA mendesak Pemerintah Aceh dalam penempatan pegawai dan pejabat harus mengutamakan profesionalisme sesuai keahlian dan kemampuannya, bukan berdasarkan kedekatan atau nepotisme, maupun kepentingan kelompoknya.

3. PB HUDA mendesak Gubernur Aceh selaku kepala pemerintah Aceh, dalam setiap kebijakannya harus tetap memihak kepentingan masyarakat Aceh secara umum. Bukan kepada kepentingan pribadi, keluarga atau kelompok tertentu saja.

4. Pengurus HUDA baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota diharapkan dapat terlibat aktif sebagai kontrol sosial masyarakat untuk mengawasi penggunaan anggaran pembangunan dan pencegahan korupsi, kolusi, nepotisme dan praktik pungutan liar di Provinsi Aceh.

5. PB HUDA mendesak semua pihak dalam melakukan pembangunan di Aceh harus menyesuaikan dengan desain yang berlandaskan kepada prinsip-prinsip Islam dan kearifan lokal setempat.

6. HUDA meminta pemerintah Aceh agar melanjutkan Bantuan Operasional Pesantren untuk dayah dayah di Aceh.

Rekomendasi bidang politik.....