SAJADA.ID, CIREBON — Tiga mahasiswa Universitas Islam Depok (UID) mendorong transformasi kebijakan perlindungan sosial bagi lansia dan penyandang disabilitas. Gagasan itu mereka presentasikan dalam forum Annual International Conference on Islam, Science, and Society (AICIS+) 2026 di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, 17–20 November 2026.
Ketiganya menilai keberhasilan bantuan sosial tidak cukup diukur dari jumlah barang atau bantuan yang disalurkan. Program perlindungan sosial harus mampu meningkatkan kualitas hidup, memperkuat kemandirian, serta menjaga martabat penerima manfaat.
Mahasiswa tersebut adalah Aden Yibni Fahrizal, Mutiara Wardani, dan Maulana Yusuf. Mereka mempresentasikan makalah berjudul “Dari Bantuan Kesejahteraan: Perlindungan Sosial bagi Lansia dan Penyandang Disabilitas di Desa Tamansari, Kabupaten Bogor”.
Penelitian ini berangkat dari kritik terhadap evaluasi program bantuan pemerintah yang masih kerap berorientasi pada laporan administratif. Padahal, dampak nyata bantuan terhadap kehidupan penerima seharusnya menjadi indikator utama keberhasilan kebijakan.
Padukan Maqashid Syariah dan Bioetika
Dalam penelitian tersebut, ketiga mahasiswa UID menggunakan perspektif Maqashid Syariah untuk menganalisis perlindungan sosial bagi kelompok rentan. Pendekatan ini menitikberatkan pada kemaslahatan, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat manusia.
Prinsip maslahah menuntut bantuan memberikan manfaat nyata dan sesuai kebutuhan penerima. Alat bantu mobilitas, misalnya, harus disesuaikan dengan kondisi fisik pengguna agar benar-benar menunjang aktivitas dan memperluas ruang geraknya.
Prinsip ‘adl atau keadilan menekankan distribusi bantuan yang setara dan tidak diskriminatif. Prosedur birokrasi juga perlu disederhanakan agar tidak menjadi hambatan bagi lansia maupun penyandang disabilitas dalam memperoleh haknya.
Sementara itu, prinsip karamah atau martabat manusia menempatkan kelompok rentan sebagai individu yang memiliki hak, pilihan, dan kehendak. Perspektif ini sejalan dengan pesan Surah Al-Isra ayat 70 tentang kemuliaan manusia.
Pendekatan maqashid syariah tersebut diperkuat dengan empat prinsip bioetika, yakni otonomi (autonomy), berbuat baik (beneficence), tidak menimbulkan bahaya (non-maleficence), dan keadilan (justice).
Kedua kerangka tersebut mendorong pelibatan penerima manfaat dalam menentukan kebutuhan mereka sendiri. Selain itu, kebijakan bantuan perlu mengantisipasi risiko ketergantungan, diskriminasi, serta penyalahgunaan data pribadi penerima.
Temuan Lapangan di Desa Tamansari
Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kasus, wawancara dengan relawan sosial, serta observasi di Desa Tamansari, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor. Tim memetakan berbagai bentuk perlindungan sosial yang diberikan kepada masyarakat rentan.
Program tersebut meliputi alat bantu mobilitas dan pendengaran, paket pangan berkala, bedah rumah, jaminan kesehatan bersubsidi, dukungan gizi balita, hingga bantuan langsung tunai (BLT) desa.
Hasil penelitian menunjukkan, bantuan fisik seperti kursi roda belum tentu meningkatkan kesejahteraan apabila lingkungan rumah penerima tidak mendukung mobilitas. Karena itu, intervensi sosial perlu mempertimbangkan kondisi lingkungan dan kebutuhan individual penerima.
Peneliti juga menyoroti pentingnya fleksibilitas administrasi dalam penyaluran bantuan. Penggunaan dokumen alternatif bagi warga yang tidak memiliki kartu identitas, misalnya, dapat mencegah kelompok paling rentan terabaikan dalam proses pendataan.
Usulkan Enam Dimensi Evaluasi Kesejahteraan
Dalam forum akademik internasional tersebut, mahasiswa UID mengusulkan perubahan paradigma evaluasi kebijakan perlindungan sosial. Pemerintah dan pelaksana program perlu beralih dari sekadar menghitung jumlah bantuan yang disalurkan menuju penilaian terhadap perubahan kemampuan dan kualitas hidup penerima.
Keberhasilan program diusulkan diukur melalui enam dimensi kesejahteraan, yakni kesehatan, otonomi, mobilitas, partisipasi sosial, keamanan, dan martabat manusia.
Melalui kajian ini, ketiga mahasiswa berharap perspektif keislaman dapat berkontribusi lebih luas dalam merumuskan kebijakan sosial yang humanis dan berkeadilan. Perlindungan kelompok rentan, menurut kajian tersebut, harus memastikan setiap orang memperoleh hak, kesempatan, dan kehidupan yang bermartabat.
(Syahruddin/sajada.id)






Komentar