SAJADA.ID, DEPOK – Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) bersama pemerintah, perguruan tinggi (UI), dan masyarakat sipil mendeklarasikan komitmen bersama untuk memperkuat pemberdayaan sosial-ekonomi pesantren berbasis koperasi.
Deklarasi tersebut menjadi langkah kolaboratif untuk mengimplementasikan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 melalui Gerakan Pemberdayaan Ekosistem Sosial-Ekonomi Pesantren Berbasis Koperasi.
Sekretaris Umum PP ISNU Wardi Taufik bersama perwakilan UI, Kemenag, dan Menko PM, membacakan poin-poin Deklarasi tersebut.
Komitmen bersama itu dideklarasikan dalam Simposium Nasional Pemberdayaan Ekosistem Sosial-Ekonomi Pesantren di Auditorium Gedung H, Fakultas Psikologi Universitas Indonesia (UI), Depok, Selasa (17/11/2026).
Kegiatan tersebut merupakan kolaborasi ISNU, Kementerian Agama, Universitas Indonesia, dan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
Dalam deklarasi tersebut, para pihak menegaskan pentingnya semangat gotong royong dan tanggung jawab kebangsaan untuk membangun ekosistem pemberdayaan pesantren yang produktif, profesional, dan berkelanjutan.

Ada enam komitmen utama yang disepakati. Pertama, mengoptimalkan jaringan ISNU untuk mendukung pelaksanaan Inpres Nomor 8 Tahun 2025 melalui pemberdayaan pesantren dan masyarakat hingga tingkat desa.
Kedua, mendukung pendataan kelompok sasaran, pemetaan potensi, peningkatan kapasitas, serta pendampingan usaha, khususnya bagi masyarakat miskin dan rentan.
Ketiga, mendorong kewirausahaan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, diversifikasi usaha, serta perluasan akses teknologi, pembiayaan, dan pasar berbasis potensi lokal.
Keempat, mendukung pengembangan koperasi, unit usaha pesantren, dan kelompok usaha masyarakat melalui penguatan manajemen, profesionalisme, tata kelola, dan akuntabilitas.
Kelima, membangun sinergi dengan pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, koperasi, lembaga keuangan, dan lembaga filantropi. Kolaborasi ini diarahkan untuk memperluas akses pembiayaan, sertifikasi, teknologi, dan pasar sesuai kewenangan masing-masing.
Keenam, mendorong pelaksanaan program yang tepat sasaran, transparan, partisipatif, dan terukur melalui pemantauan serta evaluasi berkala. Langkah ini diharapkan meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi kantong-kantong kemiskinan.
Melalui deklarasi tersebut, kolaborasi pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat sipil diharapkan menjadi kekuatan bersama dalam mengimplementasikan Inpres Nomor 8 Tahun 2025.
Penguatan ekosistem sosial-ekonomi pesantren berbasis koperasi juga diharapkan mampu menjadikan pesantren sebagai salah satu penggerak pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama di tingkat desa.

Apresiasi
Menko Pemberdayaan Masyarakat (PM) RI, Muhaimin Iskandar menyambut baik Deklarasi Komitmen Bersama Pemberdayaan Ekonomi Pesantren ini. Muhaimin mengaku gembira atas komitmen berbagai pihak untuk mendorong kemajuan ekonomi dan pemberdayaan pesantren.
Menurutnya, pesantren memiliki posisi strategis dalam melahirkan orang-orang berkualitas sekaligus membangun ekosistem sosial-ekonomi yang sehat. Terlebih, saat ini Kementerian Agama telah memiliki Direktorat Jenderal Pesantren.
(Syahruddin/sajada.id)






Komentar