SAJADA.ID, BOGOR — Rumah Sawit Indonesia (RSI) mendorong pemerintah dan pelaku usaha perkebunan untuk memanfaatkan secara maksimal 1,5 juta hektar lahan peremajaan sawit sebagai kawasan budi daya tanaman pangan dan peternakan.
Langkah ini menjadi strategi krusial untuk memperkuat kedaulatan pangan dan energi nasional di tengah ketidakpastian iklim serta ketegangan geopolitik global.
Ketua Umum Rumah Sawit Indonesia (RSI), Ir. Kacuk Sumarto, MBA, menegaskan bahwa kemandirian pangan dan energi nasional merupakan kebutuhan mendesak yang tidak bisa ditawar lagi.
“Krisis global yang memicu konflik politik maupun pertikaian bersenjata dapat memutus rantai pasok dunia dalam waktu singkat. Indonesia harus berdiri di atas kaki sendiri agar negara lain tidak mendikte kita saat krisis terjadi,” tegas Kacuk dalam Forum Diskusi Terbatas yang berlangsung di Gedung Startup Center, Science and Techno Park IPB University, Bogor, Senin (31/8/2026).
Kacuk memaparkan, Indonesia saat ini memiliki sekitar 18 juta hektar perkebunan kelapa sawit. Jika program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) berjalan secara konsisten, nasional akan memperoleh potensi lahan sela sebesar 1 hingga 1,5 juta hektar setiap tahunnya.
Menurutnya, pelaku usaha dan petani dapat mengolah lahan sela ini untuk budi daya tanaman pangan seperti jagung dan singkong melalui pola tumpangsari, maupun integrasi dengan sektor peternakan dan hortikultura.
Selain menjaga ketahanan pangan, sektor sawit terbukti terus menopang perekonomian nasional secara signifikan. RSI mencatat industri sawit menyumbang devisa ekspor mencapai USD 35,87 miliar atau sekitar Rp 590 triliun sepanjang tahun 2025.
Sektor ini juga menyerap lebih dari 16 juta tenaga kerja, sekaligus menggerakkan roda perekonomian di kawasan pelosok dan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru di luar Pulau Jawa.
”Melalui percepatan program PSR yang terintegrasi dengan kemitraan kuat antara perusahaan dan petani rakyat, kita tidak hanya mendongkrak produktivitas tanpa ekpansikan lahan baru. Langkah ini sekaligus memperkuat pasokan biodiesel sebagai energi hijau dan mengamankan pasokan pangan nasional secara berkelanjutan,” tambah Kacuk.
Sinergi Akademisi dan Industri
Pandangan senada juga mengemuka dari para akademisi dan pakar tata kelola kelapa sawit yang hadir dalam forum tersebut.
Kepala Pusat Studi Kelapa Sawit IPB University, Prof. Dr. Ir. Hariyadi, M.S., bersama para Guru Besar IPB University seperti Prof. Dr. Ir. Soerjo Adi Wibowo dan Prof. Dr. Ir. Budi Mulyanto, M.Sc., menekankan pentingnya riset berbasis sains untuk mendukung pola tumpangsari di lahan sawit agar produktivitas tanah tetap optimal tanpa merusak ekosistem.
Dari sudut pandang industri dan kebijakan, Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara, Dr. Ir. Muhammad Abdul Ghani, M.Si., serta Founder dan Direktur Eksekutif PASPI, Dr. Ir. Tungkot Sipayung, menggarisbawahi bahwa efisiensi hilirisasi sawit merupakan kunci utama untuk mempertahankan daya saing ekspor Indonesia di pasar global.
Sementara itu, pakar tata kelola sawit senior, Ir. Petrus Gunarso, Ph.D., M.Sc., menyuarakan pentingnya kepastian hukum dan perbaikan tata kelola lahan agar program peremajaan sawit rakyat berjalan tepat sasaran.
Seluruh narasumber sepakat bahwa kolaborasi lintas sektor—yang menyatukan akademisi, pemerintah, pelaku industri, dan petani rakyat—adalah kunci utama untuk mewujudkan industri sawit yang berkelanjutan sekaligus menjadi benteng kedaulatan pangan dan energi Indonesia.
(Syahruddin/sajada.id)
Komentar