---

Di masa-masa yang lalu, adanya varian itu tidak terlalu dipersoalkan. Di dalam Muhammadiyah ada mekanisme untuk mengatasi perbedaan faham keagamaan. Secara formal ada Majelis Tarjih dan Tajdid dari tingkat cabang sampai pusat untuk mengatasi perbedaan pendapat dan menjawab berbagai persoalan yang muncul di masyarakat.

Ada juga lembaga-lembaga musyawarah lainnya untuk mencari titik temu ketika ada silang sengkarut tentang kebijakan organisasi. Perbedaan dipandang wajar dan bahkan bisa memperkaya pikiran dan mendewasakan sikap bermuhammadiyah.

Baca Juga: Din: Dakwah Kultural Memperkuat Landasan Budaya Masyarakat

Manifesti yang paling jelas adalah pengalaman menyelenggarakan muktamar yang teduh (tidak gaduh), damai, dan bermartabat.

Saat Musa Jadi Masalah.

Varian Musa mulai menjadi persoalan ketika sudah menyentuh sendi-sendi organisasi. Sebagian dari mereka bekerja di amal usaha Muhammadiyah, tapi tidak berupaya membesarkan Muhammadiyah. Bahkan mengajak teman-temannya untuk tidak loyal kepada keputusan organisasi. Ada juga yang lebih serius. Mereka mendiskreditkan Muhammadiyah sebagai penganut bid’ah, karena pada masa Nabi, kata mereka, tidak ada organisasi. Mereka mencoba menguasai masjid, mushala, lembaga pendidikan, dan forum pengajian. Mereka tidak memajukan Muhammadiyah tapi membuatnya tidak berdaya. Muhammadiyah dibiarkan jadi tinggal kulit, sedangkan isinya sudah jadi salafi. Yang menarik, mereka masih tetap mengaku, dan bekerja di amal usaha, Muhammadiyah.

Baca Juga: Kisah Ulama yang Doanya Tertolak karena Sebutir Kurma

Hubungan antara Muhammadiyah dan AMCF (Asia Muslim Charity Foundation) tidak lepas dari persoalan adanya Musa itu. Ada beberapa keluhan yang disampaikan oleh pimpinan persyarikatan di beberapa tempat. Keluhan itu menyebutkan adanya pimpinan, seperti direktur, dan ustadz yang tidak mau menanamkan ideologi Muhammadiyah, bahkan mengecamnya sebagai tidak mengikuti sunnah.