Oleh Syahruddin El-Fikri
Dalam satu pekan yang sama, Indonesia seperti diuji. Bukan pada kekuatan ekonominya, bukan pula pada kemegahan pembangunan—melainkan pada satu hal yang jauh lebih mendasar. Nurani.
Bukan gempa yang merenggut nyawa. Bukan perang yang menumpahkan darah. Melainkan kemiskinan yang dibiarkan, ketidakadilan yang dinormalkan, dan kekuasaan dimanipulasi.
Peristiwa pertama datang dari Ngada, Nusa Tenggara Timur. Seorang anak mengakhiri hidupnya dengan seutas tali. Sebabnya sungguh memilukan: ia meminta sepuluh ribu rupiah untuk membeli buku dan alat tulis.
Sepuluh ribu rupiah. Uang receh bagi sebagian orang. Namun bagi anak tersebut, uang sebesar itu terasa seperti gunung yang mustahil didaki.
Ia melihat ibunya tak punya uang. Ia melihat wajah letih yang setiap hari bertarung dengan kemiskinan. Barangkali ia berpikir; jika dirinya tak ada, maka beban sang ibu akan berkurang.
Ia ingin menolong ibunya—namun dengan cara yang paling keliru. Ia pergi bukan karena tak ingin hidup, melainkan karena terlalu dini memahami pahitnya hidup.
Dari timur Indonesia lainnya, di Kendari, Sulawesi Tenggara, kisah duka kembali terulang.
Seorang anak meminta nasi kepada ibunya.
Jawaban ibunya lirih dan jujur: tak ada nasi di rumah. Tak ada bentakan. Tak ada drama. Ibunya tak menyuruh mengemis, apalagi mencuri. Ia hanya berkata, “Pergilah jualan tisu, Nak. Biar kita bisa beli nasi.”
Anak itu pergi membawa harapan paling sederhana: makan hari ini. Namun jalanan tak ramah bagi mereka yang miskin. Tubuh kecil itu terlindas truk kontainer. Ia meninggal bukan saat bermain, melainkan saat bekerja demi sebungkus nasi.
Insya Allah engkau syahid, Nak. Engkau wafat dalam ikhtiar, bukan kehinaan.
Dan luka negeri ini seolah tak pernah selesai. Pada akhir tahun 2025 lalu, di Jayapura, Papua, seorang ibu hamil bersama bayinya meninggal dunia setelah ditolak oleh empat rumah sakit.
Ya, empat pintu tertutup bagi seorang ibu yang sedang berjuang melahirkan kehidupan. Empat kali berharap, dan empat kali pula ia ditolak. Hingga akhirnya, ibu dan bayi itu pergi bersama—tanpa pernah merasakan sentuhan negara yang seharusnya melindungi.
Ini potret negeriku?
Anak-anak itu mati karena lapar. Mereka mati karena kemiskinan. Anak-anak itu mati karena tak mampu berobat. Ibu dan bayi itu mati karena sistem yang dingin dan kehilangan rasa. Semua ini terjadi di negeri yang katanya kaya sumber daya, kaya anggaran, dan kaya janji.
Ironisnya, di saat anak-anak bangsa ini mati karena sepuluh ribu rupiah, sebungkus nasi, dan akses rumah sakit, sebagian pejabat justru berpesta pora.
Makan Bergizi Gratis (MBG) dikorup. Uang aspal diembat hingga jalan berlubang dan memakan korban. Uang kesehatan disunat hingga rumah sakit kehilangan nurani.
Lagak anggota dewan memperjuangkan kepentingan rakyat, nyatanya hanya untuk kelompok dan golongannya saja. Rakyat yang memilihnya saat pileg, pilkada, pilpres, justru diabaikannya. Semua janji yang dilontarkan, seolah sirna seiring semilir angin yang membawanya pergi.
Lebih menyakitkan lagi, ketika hukum—yang seharusnya menjadi benteng terakhir keadilan—ikut runtuh: hakim yang korup, jaksa yang memperdagangkan perkara, polisi yang menjual kewenangan.
Petugas pajak dan bea cukai disuap, sehingga barang ilegal mudah masuk. Negara dirugikan, ekonomi rakyat dihancurkan, sementara hasil rampokan dinikmati segelintir orang.
Mereka hidup dalam kemewahan dari uang negara, namun membiarkan anak-anak negeri ini terjerembab dalam kemiskinan.
Korupsi bukan lagi sekadar kejahatan uang. Ia adalah kejahatan nurani. Ia membunuh tanpa senjata. Ia merenggut nyawa tanpa menorehkan darah di tangan pelakunya.
Negeri Para Bedebah
Penulis teringat sebuah novel karya Tere Liye berjudul “Negeri Para Bedebah.” Novel itu lahir dari kegelisahan melihat negeri yang dipenuhi elite rakus, para penjahat berdasi, dan penguasa tanpa empati. Dalam cerita itu, sistem rusak dijalankan oleh orang-orang yang seharusnya menjaga amanah, sementara rakyat kecil selalu menjadi korban.
Ilustrasi dalam novel itu adalah cerita fiksi. Namun hari ini, realitasnya terasa jauh lebih kejam. Sungguh memilukan. Semua janji palsu, sumpah palsu, bahkan jabatan pun dipalsukan. Entah apalagi yang dipalsukan, wajah palsu, bahkan mungkin (maaf) kelaminnya pun dipalsukan.
Apakah negeri ini benar-benar telah berubah menjadi negeri para bedebah, seperti contoh kisah novel itu? Semua orang tak peduli. Mereka membiarkan anak-anak miskin menjerit kelaparan dan kesakitan. Para orang tua tak sanggup lagi mencari sesuap nasi, karena semuanya sudah dibinasakan sebelum anak-anak itu tumbuh mekar. Mereka tak sempat menjadi pengabdi yang baik di negeri ini.
Apakah semua ruang kekuasaan hanya diisi oleh para penjahat berdasi? Masih adakah nurani yang hidup di negeri ini?
Ke manakah sumpah jabatan yang telah diucapkan? Ke mana janji yang sudah diuraikan saat kampanye? Ternyata semua lebih banyak omong kosong (bullshit). Mewakili rakyat juga bullshit. Memperjuangkan aspirasi rakyat kecil juga bullshit.
Sikap Tegas Pemimpin (Pejabat)
Wahai Bapak Presiden, jeritan ini datang dari rakyat paling bawah—mereka yang tak punya akses, tak punya suara, dan tak punya kuasa.
Bersikaplah tegas. Bersihkan barisan. Tegakkan hukum tanpa pandang jabatan dan seragam. Jangan biarkan hukum terus tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Hukum mati perlu ditegakkan, untuk memberi efek jera para bandit dan bajingan berdasi, serta penegak hukum yang bedebah itu.
Dan kepada para pejabat negeri ini, sebelum kalian menikmati kemewahan, dengarlah tangisan anak-anak yang mati karena lapar. Dengarkan rintisan kesakitannya karena tak mampu berobat dan mahalnya biaya pengobatan.
Wahai kalian para pejabat, sebelum berbicara tentang pembangunan, tengoklah kuburan anak-anak miskin yang tak sempat tumbuh dewasa itu. Mereka mati mengenaskan karena menahan lahan dan berjuang untuk sesuap nasi. Sementara kau? Makan enak bersama kroni-kronimu di restoran mewah dan hotel berbintang.
Ke mana nuranimu?
Jika pertanyaan itu tak lagi menggetarkan hati, maka sesungguhnya yang sedang sakit di negeri ini bukan hanya sistem— melainkan kemanusiaan itu sendiri. Inikah negeri para bedebah itu?
(Penulis adalah jurnalis, anggota PWI Kota Depok)
Komentar