Pradi: Pembangunan di Jawa Barat Harus Selaras dengan Alam
sajada.id/, DEPOK — Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Pradi Supriatna, menegaskan bahwa setiap rencana pembangunan di Jawa Barat harus mempertimbangkan kondisi alam dan lingkungan setempat. Hal itu penting supaya Provinsi Jawa Barat tidak mengulangi kesalahan yang terjadi di sejumlah daerah lain — seperti banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara — yang menurutnya muncul akibat pembangunan yang kurang memperhatikan aspek lingkungan.
"Kita tak boleh ulangi kesalahan di tempat lain. Banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara bukan sekadar tragedi — tapi juga alarm bahwa pembangunan tanpa memperhatikan karakter alam dan lingkungan membawa dampak serius,” ujarnya pada acara dialog bersama pengurus dan anggota PWI Kota Depok, Jumat (5/12/2025) di Depok.
Lebih lanjut, Pradi juga mengapresiasi reaksi cepat masyarakat dan berbagai pihak terhadap bencana di wilayah lain.
“Kepedulian terhadap saudara-saudara kita di Aceh, Sumbar, dan Sumut adalah bukti bahwa ketika bencana datang, Indonesia bisa bersatu. Saya menyampaikan terima kasih tulus kepada seluruh pihak — perorangan, lembaga, maupun perusahaan — yang telah mengulurkan tangan. Kehadiran Anda bukan hanya membawa bantuan materi, tetapi juga semangat solidaritas yang sangat dibutuhkan,” ujar Pradi yang juga Ketua Partai Gerindra Kota Depok.
Dalam kesempatan yang sama, Pradi menilai bahwa sejumlah program pemerintah provinsi berjalan sesuai perencanaan dan memberi manfaat nyata. Namun, ia mengingatkan bahwa kesuksesan pembangunan juga harus diiringi pengawasan dan kepedulian terhadap lingkungan.
Ketua PWI Kota Depok, Rusdy Nurdiansyah, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas komitmen anggota dewan yang terus memberikan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
“Di Jawa Barat, kita berkomitmen menjadikan kondisi alam sebagai pijakan dalam setiap rencana: dari tata ruang, infrastruktur, hingga kawasan permukiman dan industri. Langkah ini bukan semata soal regulasi — tapi rasa tanggung jawab kita terhadap keselamatan dan kesejahteraan masyarakat jangka panjang.”
Dialog hari itu, menurutnya, penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan program tetap transparan dan akuntabel — terutama dalam hal dampak lingkungan dan keberlanjutan pembangunan.
"Kami bersyukur atas komitmen anggota DPRD Provinsi Jawa Barat yang telah menunjukkan itikad serius untuk mendampingi masyarakat melalui jalur pengawasan. Dialog seperti hari ini penting agar pemerintahan tetap akuntabel dan aspirasi publik terwadahi,” ujarnya.
(Syahruddinsajada.id/)
