Ratusan Dai Dewan Dakwah Dilepas Wakil Ketua MPR 

SAJADA.ID, JAKARTA--Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia kembali melepas 225 dai dan daiyah ke 175 titik di seluruh penjuru negeri pada Jum'at (9/8) di Gedung Nusantara V DPR/MPR. Tema yang diangkat tahun ini adalah “Dengan semangat kemerdekaan membangun peradaban dari pedalaman.”

Kegiatan bersama mahasiswa ini dihadiri tidak saja dari jajaran Pengurus Pusat DDII tetapi semua unit-unit yang ada di bawah naungan lembaga yang digawangi oleh Dr. Adian Husaini, M.Si.

Dalam kesempatan tersebut, Dr. Adian menyampaikan tentang optimismenya terhadap program pengiriman dai tersebut. Program yang diinisiasi sejak masa Pak Mohammad Natsir ini menjadi program berkelanjutan, “Pengiriman dai adalah melanjutkan kerja dakwah Pak Natsir dalam mengokohkan NKRI.”

Lebih lanjut Adian menyebutkan, “Indonesia itu disatukan oleh dua hal yaitu Islam dan Bahasa Melayu.” Alumni STID sudah membuktikan bagaimana menjadikan Islam ini sebagai wasilan tidak hanya dalam konteks dakwah ilallah, tetapi juga menjaga keutuhan negeri dari selururh penjuru wilayah.

Implementasinya nyatanya adalah dengan menerapkan 6 tahun di STID: 2 tahun di kampus; 2 tahun di masjid (putra) dan komunitas majelis taklim bagi mahasiswa; dan 2 tahun berikutnya melakukan pengabdian di berbagai wilayah Indonesia.Hadir pula dalam pelepasan dai hari ini Bupati Tabalong, Kalimantan Selatan, Bapak Ir. H. Muhammad Noor Rifani, S.H., S.T.

Selain menandatangani MOU dengan Dewan Dakwah terkait dengan program pengiriman dai, Noor Rifani juga mnyampaikan harapannya untuk menjadikan Tabalong sebagai kota yang religius.

“Kami menyambut baik program pengiriman dai ini. Berharap setiap daerah akan ada dainya. Kami mengalokasikan dari APBD insentif untuk mushola dan langgar, listrik dibayarin pemerintah, dan juga menerbitkan surat edaran bagi ASN ketika tiba waktunya sholat hasrus segera sholat berjama'ah.”

Dalam aspek ekonomi, Noor Rifani menyampaikan kerjasama dengan lembaga lain seperti BAZNAS untuk program Bela Tani (Beli Beras dari Petani. Beras ini nantinya akan dibagikan untuk kaum dhuafa dan kaum miskin. Bupati lain yang juga hadir adalah Dato’ Aneng dari Kabupaten Anambas Kepulauan Riau.

Anambas sebagai bagian dari NKRI yang letaknya paling ujung utara menyambut baik program pengiriman dai. Menurutnya, “Pembangunan daerah tidak berhenti pada infrastruktur dan ekonomi, tetapi juga SDM yang memiliki akhlak mulia sehingga harus dibangun dengan pondasi moral dan spiritual, semoga kehadiran dai bisa mengatasi masalah ini.”

Juga hadir Prof. (H.C.) Dr. Zainulbahar Noor, SE, M.Ec, Pimpinan BAZNAS RI, Bidang Perencanaan, Kajian, dan Pengembangan.

Dalam sambutannya, beliau memandang perlu kerjaama yang lebih dekat lagi dengan Dewan Dakwah karena BAZNAS membutuhkan informasi riil kondisi masyarakat untuk penyaluran dana. Sehingga dengan penandatanganan MoU antara Dewan Dakwah dengan beberapa lembaga yang hadir saat itu: BAZNAS, Kementerian Pertanian, Kemenkumham, Kemenag, dan beberapa daerah kabupaten berdampak positif ke depannya. Dalam distribusi zakat pun, BAZNAS tepat sasaran bagi masyarakat Indonesia.

Tak lupa menyelipkan pesan bagi para dai, “Tugas membina masyakarat bagian dari tugas dai, dan Dewan Dakwah secara konsisten ikut membangun masyarakat ini dari ketertinggalan.”

Perwakilan dari Kemenag, H. Muhammad Fuad Nasar, S.Sos., M.Sc. juga Dr. Zainal Abidin, S.P., M.P dari Kementerian Pertanian mewakili menteri-menterinya senada memberikan apresiasi ke DDII yg sdh stngh abad konen dalam kegiatan dakwah, ikut mengawaln tujuan dan cita-cita negara Indoensia.

Dalam pandangan Fuad, “Agama dan negara, pembangunan bangsa dan umat adalah satu nafas harus saling mengisi. Bentuk sinergi antara negara dan masyarakat – diantaranya Dewan Dakwah – bukti mmerawat negara yang berketuhanan, berkeadaban, dan kerkeadilan.”

Fuad menitipkan pesan pada dai yang akan berangkat, “Kami bangga terhadap Dewan Dakwah yang konsisten mengirimkan dai, ini bukan perjalanan biasa tapi perjalanan spiritual keagamaan dan kebangsaan Indonesia.”

Wakil Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Tamsil Linrung juga menyatakan bahwa dai dilepas ke wilayah ke daerah 3T, khususnya terdepan dari mengehadapi tantangan.

Sebagai eks Bendahara Umum Dewan Dakwah, ia sangat paham perjalanan Dewan Dakwah yang telah ikut menjaga keadilan sosial bagian seluruh rakyat indoneisa dari pinggiran sejak masa Pak Natsri.

Ia mengisahkan diskusi Pak Natsir tentang dai di wilayah yang terpinggir, terluar, terdepan, dan teraleniasi diwujudkan dalam pengiriman dai yang berkelanjutan. Muakafah dai yang minim dan pengambilan mukafa’ah ke kota per 3 bulan karena waktu dan akses transportasi tidak menyurutkan kerja dakwah para dai. Kalaupun akhirnya ada dai-dai yang menjadi penjabat publik dipastikan bahwa bukan dengan transaksional melainkan dengan cara yang benar.

Sehingga ketika Tamsil menanyakan kepada dai, “Sudah berapa lama berdakwah?” Jawabannya bukan, “Sudah 40 tahun” melainkan “Baru 40 tahun”. Kata sudah menunjukkan indikasi dai akan menyudahi kerja dakwahnya, tapi dengan menjawab baru menunjukkan tidak ada kesudahan dalam berdakwah.