Wali Kota Depok Terima Hasil Reses Anggota DPRD Depok

SAJADA.ID, DEPOK--Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melalui Wali Kota Depok, KH. Muhammad Idris, menerima hasil reses anggota DPRD Kota Depok. Hal ini dilakukan saat Rapat Paripurna DPRD Kota Depok, Kamis (28/11).

Pada Rapat Paripurna ini, dihadiri pimpinan lengkap DPRD Kota Depok, mulai dari ketua hingga wakil ketua dan para anggota DPRD Kota Depok. Dalam Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kota Depok Ade Firmansyah, sejumlah perwakilan fraksi DPRD Kota Depok menyampaikan pandangannya masing-masing terkait kegiatan yang dilakukan anggota DPRD Kota Depok selama masa reses.

Wali Kota Depok Muhammad Idris menerima dan mengapresiasi apa yang telah dilakukan para anggota dewan selama masa reses tersebut.

"Kami berterima kasih atas apa yang dilakukan para anggota dewan selama masa reses ini untuk menggali aspirasi dan masyarakat," ujarnya.

Ia menambahkan, hasil reses yang sudah diformulasikan dalam pandangan-pandangan yang disampaikan, akan menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi Pemerintah Kota Depok untuk menyusun anggaran belanja pada RAPBD 2025 mendatang.

Selanjutnya, kata Wali Kota Depok, pandangan itu setelah melalui evaluasi dan penyesuaian anggaran akan diajukan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk selanjutnya menjadi rujukan dalam mengimplementasikan program untuk kesejahteraan masyarakat Kota Depok.

Sebelumnya, sejumlah fraksi yang menyampaikan pandangannya terkait hasil reses yang didasarkan pada aspirasi masyarakat pada lapisan terbawah berharap agar pemerintah lebih optimal untuk berkomitmen memberikan kesejahteraan bagi masyarakat serta pembangunan infrastruktur di Kota Depok.

Fraksi Gerindra DPRD Kota Depok, seperti disampaikan Edi Masturo mengungkapkan, pentingnya sinergi antara Pemkot Depok dengan Pemprov Jawa Barat, serta pemerintah pusat dalam mengalokasikan anggaran pembangunan untuk Kota Depok.

Ia menyebutkan, perlunya prioritas pembangunan di Kota Depok. Antara lain, kata Edi Masturo, pengembangan infrastruktur, transportasi publik, kualitas dan pemerataan pendidikan, masalah kesehatan dan pemukiman, serta penanganan sampah dan banjir.

"Jangan sampai masalah kemacetan, sampah, dan banjir, terus berulang, sehingga menjadi penghambat kesejahteraan masyarakat," ungkapnya.

(Syahruddin/sajada.id)