SAJADA.ID, BOGOR–Persoalan sampah kini tak lagi diposisikan sebagai isu pinggiran. Presiden Prabowo Subianto secara tegas mengangkatnya sebagai ancaman nasional yang menyentuh aspek lingkungan, kesehatan publik, hingga kualitas peradaban. Melalui peluncuran Gerakan “Indonesia Asri”, Presiden memerintahkan seluruh pimpinan lembaga negara dan kepala daerah untuk turun tangan langsung mengatasi problem sampah secara masif dan berkelanjutan.
Arahan tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026). Rakornas ini dihadiri 4.011 peserta, terdiri atas pimpinan kementerian, lembaga negara, serta kepala daerah dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota se-Indonesia.
Dalam taklimatnya yang lugas dan tanpa basa-basi, Presiden Prabowo menyebut sampah sebagai “bencana” dan “penyakit” yang dampaknya tidak hanya mencederai keindahan lingkungan, tetapi juga mengancam kesehatan dan masa depan bangsa. Ia menekankan bahwa keteladanan kepemimpinan harus dimulai dari hal paling mendasar.
“Saya perintahkan para pimpinan kementerian dan lembaga untuk bersih-bersih. Kalau bisa setiap hari 30 menit sebelum masuk kantor, kita pastikan lingkungan kerja bersih dan asri,” tegas Presiden.
Instruksi tersebut bukan sekadar ajakan simbolik, melainkan penanda perubahan pendekatan negara: dari penanganan administratif menuju gerakan kolektif berbasis disiplin dan keteladanan.
Senafas dengan Ekoteologi
Bagi Kementerian Agama (Kemenag), Gerakan Indonesia Asri memiliki resonansi yang kuat. Menteri Agama Nasaruddin Umar hadir langsung dalam Rakornas tersebut bersama Wakil Menteri Agama Romo H.R. Muhammad Syafi’i dan jajaran Pejabat Eselon I, sebagai wujud komitmen menyelaraskan kebijakan sektoral dengan visi Presiden.
Konsep Indonesia Asri sejalan dengan gagasan Ekoteologi yang selama ini digaungkan Kemenag. Dalam perspektif ini, menjaga lingkungan bukan semata aktivitas fisik, melainkan manifestasi nilai spiritual. Agama tidak hanya mengatur relasi manusia dengan Tuhan dan sesama, tetapi juga dengan alam semesta sebagai ciptaan yang harus dijaga.
Ekoteologi menempatkan krisis lingkungan sebagai krisis moral. Kerusakan alam bukan semata akibat keterbatasan teknologi, melainkan buah dari abainya etika, kesadaran, dan tanggung jawab spiritual manusia.
Dari Kebijakan hingga Perilaku
Langkah konkret menuju visi tersebut sejatinya telah lebih dahulu dilakukan Kementerian Agama. Jauh sebelum instruksi Presiden digaungkan, Kemenag telah menerapkan kebijakan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai secara bertahap di lingkungan kerja, baik pusat maupun daerah.
Kebijakan ini menjadi bagian dari edukasi internal aparatur sipil negara agar kepedulian terhadap lingkungan dimulai dari kebiasaan sehari-hari. Langkah kecil, namun konsisten, diyakini memiliki dampak besar jika dilakukan secara kolektif.
Dengan struktur kelembagaan yang menjangkau hingga ke pelosok—melalui Kantor Urusan Agama (KUA), madrasah, pesantren, dan perguruan tinggi keagamaan—Kemenag memiliki modal sosial dan kultural yang kuat untuk mengamplifikasi pesan Indonesia Asri. Isu lingkungan tidak hanya disuarakan lewat kebijakan, tetapi juga melalui mimbar agama, ruang kelas, dan praktik keberagamaan umat.
Indonesia Asri sebagai Gerakan Peradaban
Gerakan Indonesia Asri pada akhirnya bukan sekadar program kebersihan, melainkan ikhtiar membangun kesadaran ekologis sebagai bagian dari peradaban bangsa. Ketika negara, agama, dan masyarakat berjalan seirama, persoalan lingkungan tidak lagi ditangani secara reaktif, melainkan preventif dan berkelanjutan.
Dari Istana hingga mimbar agama, dari ruang kerja hingga ruang ibadah, pesan yang disampaikan Presiden Prabowo menemukan relevansinya: menjaga lingkungan adalah tanggung jawab bersama, dan keteladanan adalah kuncinya.
(Syahruddin/sajada.id)
Komentar