SAJADA.ID, JAKARTA— Pemerintah Indonesia diminta untuk mempertimbangkan kembali keanggotaannya dalam Board of Peace (BoP) yang dibentuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pembentukan BoP dinilai menuai kontroversi internasional dan berpotensi tidak sejalan dengan aspirasi perjuangan rakyat Palestina.
Board of Peace diumumkan oleh Presiden Donald Trump dalam pertemuan World Economic Forum (WEF) di Davos pada 22 Januari 2026. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tercatat sebagai salah satu pendiri forum tersebut. Namun, langkah ini memicu polemik baik di tingkat global maupun di dalam negeri.
Ketua Dewan Eksekutif Indonesian Council on World Affairs (ICWA), T.M. Hamzah Thayeb, menilai BoP tidak merepresentasikan keterwakilan pihak-pihak yang berkepentingan secara langsung, khususnya bangsa Palestina. Selain itu, forum tersebut dinilai tidak lagi merefleksikan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2083.
“Perdamaian Palestina tidak boleh lahir dari dominasi pihak tertentu saja. Perdamaian harus dibangun melalui dialog, kebersamaan, dan langkah kolektif semua negara,” ujar Hamzah Thayeb di Jakarta, Senin (26/1).
Ia menegaskan bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) harus tetap menjadi satu-satunya forum multilateral yang sah dan legitimate dalam memperjuangkan kemerdekaan, keamanan, kepentingan, dan kedaulatan negara Palestina.
ICWA juga mendorong pemerintah untuk membuka ruang konsultasi yang luas dengan berbagai pemangku kepentingan di dalam negeri guna mengantisipasi langkah-langkah korektif yang diperlukan. Salah satu opsi yang perlu dipertimbangkan, menurut ICWA, adalah kemungkinan menarik diri dari keanggotaan BoP apabila forum tersebut tidak memenuhi aspirasi perjuangan rakyat Palestina.
“Pemerintah perlu mendengar suara publik dan memastikan setiap langkah kebijakan luar negeri sejalan dengan konstitusi dan sikap historis Indonesia dalam mendukung Palestina,” tambah Hamzah Thayeb.
Artikel Terkait: Produk Ini Diduga terkait Israel
Lebih lanjut, ICWA menyatakan kesiapan untuk berkontribusi secara substantif dalam upaya diplomasi internasional Indonesia. ICWA menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh kemerdekaan Palestina, menolak agresi militer Israel, serta mendorong penyelesaian konflik Palestina melalui solusi dua negara (two-state solution).
ICWA merupakan organisasi kemasyarakatan nirlaba yang bersifat terbuka dan independen, yang mewadahi aspirasi para pakar, akademisi, dan politisi dengan perhatian pada isu hubungan internasional dan kebijakan luar negeri Indonesia.
(Syahruddin/sajada.id)
Komentar