Baznas Dinilai Perlu Mendorong Standar Etika Jabatan

.

SAJADA.ID--Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dinilai perlu mendorong zakat menjadi standar etika jabatan dan masuk dalam Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN). Hal ini disampaikan oleh salah satu pengurus Forum Pemred dan Pemimpin Redaksi Rakyat Merdeka Ricky Handayani, saat menjadi pembicara pada acara Forum Matraman dengan tajuk “Jurnalisme Zakat untuk Membangun Negara Kesejahteraan di Era 5.0” di Gedung BAZNAS RI, Jakarta, Selasa (26/3/2024).

Turut hadir, Pimpinan BAZNAS RI Bidang Pengumpulan H. Rizaludin Kurniawan, M.Si. CFRM, Pimpinan BAZNAS RI Bidang Perencanaan, Kajian dan Pengembangan Prof. (H.C.) Dr. Zainulbahar Noor, SE, M.Ec, Sekretaris Utama BAZNAS RI Dr. H. Muchlis Muhammad Hanafi, Lc., M.A., serta Deputi II BAZNAS RI Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Dr. H. M. Imdadun Rahmat MS.i.

“Saya membayangkan kenapa kalau LHKPN itu jadi standar moral atau bahkan jadi standar administrasi perekrutan pemimpin nasional kenapa zakat juga tidak masuk ke area itu?” ujar Ricky dalam sesi diskusi bersama para pimpinan BAZNAS dan insan media.

Menurut Ricky, apabila persoalan zakat ini menjadi sarana standar etika dan administrasi kepemimpinan nasional maka persoalan zakat secara pemberitaan dan secara komitmen akan semakin baik.

“Katakanlah kita sebagai mayoritas Islam dan muamalah kita diakui oleh negara, kenapa tidak kemudian zakat itu masuk menjadi standar etika atau administrasi bahkan bagi perekrutan pemimpin-pemimpin nasional khusus yang muslim, jadi nanti berita-berita itu isinya ‘oh presiden ini rajin berzakat, oh pejabat ini rajin berzakat’, jadi tidak hanya pajaknya yang menjadi sorotan,” ucapnya.

Ricky menambahkan, BAZNAS masih memiliki pekerjaan rumah dan catatan penting terkait mengapa persoalan zakat sampai saat ini masih kalah pamor dengan haji dan pajak dalam pemberitaan media.

Ketua BAZNAS RI, Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA dalam sambutannya menyampaikan pentingnya peran media massa untuk terus bersinergi bersama BAZNAS dalam membantu mewujudkan negara kesejahteraan (welfare state).